Buleleng Bali, Warta9.com – Pemerintah Buleleng baru-baru ini mengajukan permohonan perubahan terkait retribusi tarif layanan kesehatan, di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Buleleng.
Perubahan atas tarif diajukan kepada DPRD Buleleng, dengan harapan dapat disahkan dalam peraturan daerah. Dikarenakan tarif layanan kesehatan berpatokan pada Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Asisten Tata Pemerintahan Setda Pemkab Buleleng, Putu Karuna menyebut, dalam perda diatur sejumlah komponen layanan, mulai dari layanan rawat jalan, rawat gigi, rawat inap, termasuk besaran jasa medis bagi perawat, bidan, dan dokter.
“Perubahan tarif ini sengaja diajukan karena butuh penyesuaian,” ujarnya di Buleleng, Kamis (9/5).
Menurutnya, selama ini biaya perawatan sarana dan prasarana cukup tinggi, mengakibatkan harga obat-obatan juga mengalami penyesuaian. Begitu juga aturan tarif, tak pernah direvisi selama delapan tahun terakhir. Dan perubahan tarif itu tak akan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tidak ada kaitannya dengan PAD. Juga tidak ada retribusi kesehatan itu untuk menggenjot PAD. Ini untuk menyesuaikan sarana dan prasarana yang biayanya cukup tinggi,” terang Karunia.
Ia mengklaim perubahan tarif itu masih dalam batas wajar. Secara nominal, tarif retribusi itu masih di bawah tarif pelayanan kesehatan daerah lain. Juga tak menampik kemampuan ekonomi masyarakat di Buleleng, masih di bawah kondisi ekonomi masyarakat di daerah lain.
“Dari dewan menyarankan agar semua masyarakat bisa di-cover Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kalau dia sudah punya JKN, retribusi ini tidak akan pengaruh dengan masyarakat. Kan sudah gratis. Langkah selanjutnya kami akan upayakan bagaimana seluruh masyarakat itu bisa masuk JKN,” tutupnya. (W9-soni)
