Palembang, Warta9.com – Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayjend TNI Irwan menyatakan TNI dan Polri wajib melindungi aset negara dari gangguan keamanan. Hal itu disampaikan usai menanda tangani naskah kerja sama Kodam II/SWJ dengan PTPN VII di Aula Gatot Subroto, Makodam II/SWJ, Palembang, Rabu (9/1/2019).
“Kalau aset negara seperti PTPN VII yang mengelola beberapa unit perkebunan terganggu operasionalnya, yang rugi bukan hanya perusahaan, tetapi juga negara. Jadi, apapun gangguannya, kita wajib melindungi. Sebab, kerugian negara adalah kerugian kita, kerugian rakyat juga,” kata Jenderal bintang dua yang baru lima bulan menjabat Pangdam II.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Pangdam II/SWJ Mayjen Irwan dan Dirut PTPN VII M. Hanugroho. Hadir pada acara itu, Dandenpom II/SWJ Kol. CPM. Siagian Donald Meyer Baringin, Direktur Komersil PTPN VII Ahmad Sudarto, dan beberapa pejabat utama dua institusi ini.
Kerjasama ini merupakan lanjutan dari MoU sebelumnya yang telah berjalan dengan sangat menguntungkan. Dalam sambutannya, Pangdam bergelar master humaniora itu memberi pengarahan kepada semua pihak, baik PTPN VII maupun personel TNI yang diperbantukan, untuk bertugas secara humanis. Ia menyebut, jika unsur pengganggu adalah rakyat biasa, maka harus menggunakan cara persuasif yang memberi solusi atas masalah mereka. “TNI ini lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Slogan yang kami pegang taguh, TNI sahabat rakyat. Oleh karena itu, saya berpesan agar proses pengamanan aset negara ini tetap menggunakan cara-cara humanis. Gunakan teknik persuasif agar oknum-oknum yang selama ini mengganggu bisa menyadari kesalahannya,” kata perwira kelahiran Padang, 10 Juni 1963 itu.
Sementara itu, Dirut PTPN VII Muhammad Hanugroho menyampaikan terima kasih kepada Kodam II/SWJ atas bantuannya selama ini dalam menjaga aset perusahaan. Ia mengapresiasi kinerja jajaran Kodam II/SWJ yang diperbantukan di unit-unit usaha PTPN VII secara umum sangat baik. “Sejak ada bantuan dari Kodam II/Sriwijaya, situasi usaha kami sangat kondusif. Bukan hanya bisa menyelamatkan hasil produksi, lebih dari itu, kami dan seluruh pekerja jadi lebih nyaman bekerja. Sebab, keamanan kami terjamin. Dan otomatis, produktivitas kami juga meningkat signifikan. Oleh karen itu, kami menyampaikan terima kasih sangat,” kata Oho, sapaan akrab M. Hanugroho.
Kepada Pangdam, Oho mengungkapkan bahwa PTPN VII saat ini mengelola aset negara berupa lahan kebun seluas 130.000 hektare tersebar di Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Ada empat komoditas utama yang diusahakan, terdiri dari kelapa sawit, karet, tebu (gula putih), dan teh. Untuk mengelola aset ini, perusahaan memiliki karyawan lebih dari 12 ribu orang. “Sebagai BUMN, PTPN VII mengelola aset untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemasukan negara. Namun, di samping itu, perusahaan juga mempunyai tanggungjawab moral terhadap kondisi lingkungan sekitar. Kami harus peduli dengan masyarakat dengan membuka peluang kerja dan pengembangan wilayah,” kata dia. (W9-jam)
