Panaragan, Warta9.com – Setelah melewati tahap pembahasan internal, akhirnya DPRD Tulangbawang Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) resmi mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tubaba tahun 2018.
Rekomendasi DPRD kepada Bupati Tulangbawang Barat tersebut, di sampaikan melalui rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (28/5). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Busroni, SH, dan didampingi oleh Wakil Ketua I Ponco Nugroho.
Rekomendasi atas LKPj Bupati tahun 2018 mencakup arah kebijakan umum pemerintah daerah; pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah.
Melalui rekomendasi DPRD menyampaikan beberapa catatan strategis, diantaranya agar Pemkab dapat meningkatkan mutu tenaga pendidik, penyelenggaraan beasiswa mahasiswa perkebunan lebih ditingkatkan dikalangan masyarakat kurang mampu, pemantauan kesehatan bayi dan UKS anak sekolah, monitoring dan evaluasi pembayaran pajak dan pelaksanaan bayi masyarakat miskin sistem jaminan agar lebih ditingkatkan.
Dibagian infrastruktur, dalam pemilihan pihak ketiga DPRD berharap dapat lebih selektif, perlu adanya penambahan alat berat daerah terpencil, penentuan titik pembangunan infrastruktur harus berdasarkan skala prioritas. Rekomendasi lainya yakni peningkatan pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan, selain perkotaan eksekutif juga diminta fokus pada jalan lingkungan akses distribusi hasil pertanian.
Bidang Aparatur, DPRD merekomendasikan penempatan PNS secara merata disatuan kerja wilayah kecamatan, memberi kesempatan secara berimbang setiap satuan kerja bagi PNS sesuai kepangkatan berkaitan dengan peningkatan karir. Selanjutnya pemerintah daerah bisa menerapkan sistem reward and punishment sebagai sarana motivasi aparatur meningkatkan kinerja.
Terkait dengan urusan pendapatan, diminta agar pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, melakukan sosialisasi agar meningkatkan kesadaraan masyarakat akan pentingnya membayar pajak, meningkatkan kualitas SDM dan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan yang sudah ditargetkan dan mendata ulang wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
Sedangkan bidang perencanaan, masih ditemukan kesalahan dalam pembuatan dokumen LKPJ Bupati, DPRD berharap kedepan dapat lebih teliti. Selanjutnya peningkatan kinerja perlu ditingkatkan, faktualitas data lebih ditingkatkan. Pansus juga menyarankan seluruh SKPD dalam menyusun perencanaan program kerja terlebih dahulu menentukan tolak ukur standar pencapaian target.
“Juga diharapkan dalam menganggarkan alokasi dana secara proposional setiap SKPD dengan mempertimbangkan rasio ruang lingkup fungsi masing-masing SKPD,” sebut Pansus menyampaikan catatan dan saran secara umum.
Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah bekerja keras dalam melakukan pembahasan LKPj. Umar menegaskan LKPj merupakan hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ diperlukan sebagai sarana untuk melaksanakan fungsi kontrol atas jalannya pemerintahan daerah oleh DPRD.
“Disadari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2018, belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan dan terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, rekomendasi, kritik dan saran yang telah disampaikan akan diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan kedepan,” ungkap Umar. (W9-jon)
