Wabup Lamtim Hadiri Sosialisasi Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Dana Desa

Sukadana, Warta9.com – Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, hadiri kegiatan sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BPK serta DPR dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) di Gedung Pusiban Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Jum’at (16/11/2018).

Hadir pada kegiatan Anggota V BPK RI, Isma Yatun, Angota Komisi XI DPR RI, A. Junaidi Auly, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung SUNARTO, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif, Kajari Lampung Timur, Akhmad Syahrir Harahap, Pabung 0411/LT, Mayor Kav Joko Subroto, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, serta Para Camat dan Kepala Desa Seluruh Lampung Timur.

Menurut Anggota V BPK RI, Isma Yatun, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman para perangkat desa terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa agar dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pengelolaan dana desa akan terlaksana dan terimplementasi dengan baik jika ada evaluasi dalam pelaksanaannya, salah satunya dengan melibatkan masyarakat untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat kepada pengelola anggaran dana desa. Untuk itu diharapkan aparat perangkat desa transparan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakatnya.

“kalau dibeberapa desa diluar Kabupaten Lampung Timur biasanya wujud dari transparansi pengelolaan keuangan dana desa itu diumumkan dalam bentuk seperti baliho atau dipapan pengumuman sehingga masyarakat tau digunakan untuk apa saja dan berapa jumlah yang dikeluarkan, jadi masyarakat bisa lebih paham penggunaan dana desa itu diperuntukan untuk apa saja,” katanya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari mengatakan pemerintah beserta instansi terkait tidak henti-hentinya berupaya melakukan pendampingan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa hal itu bertujuan agar pemerintah desa mampu memanfaatkan dana desa dengan baik sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu Zaiful berharap masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaa dan pengelolaan dana desa. “Tidak hanya dari unsur pemerintah diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana desa di Bumei Tuwah Bepadan yang kita cintai ini,” tukasnya. (W9-joko)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.