Pemkab Lamtim Dapat Penilaian Standar Pelayanan Pemerintahan

Sukadana, Warta9.com – Awal tahun 2019, Kabupaten Lampung Timur bakal mendapat penilaian kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan pemerintahan dari Ombudsman Republik Indonesia. Di mana proses penilaian telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2018 silam.

Hal ini dilakukan guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan nilai rata-rata 79,73 dan berada di kategori sedang atau zona kuning hampir mencapai zona hijau atau kategori tinggi yang memiliki nilai sebesar 81 sampai 100.

Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun daerah.

Nilai tersebut merupakan nilai kepatuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik bidang administrasi.

Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 penilaian yang sama juga dilakukan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berada di Zona Merah dengan nilai rata-rata 41,63. Berkaca pada nilai tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalami banyak peningkatan yakni sebesar 38,10 dan beralih dari zona merah menjadi zona kuning.

Untuk diketahui, penyumbang nilai tertinggi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada penilaian kali ini ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana memperoleh nilai sebesar 95.

Terpisah, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.

“Bersyukur atas pencapaian tersebut akan tetapi berharap pada tahun 2019 dapat lebih baik lagi dengan target berada di zona hijau. Pencapaian tersebut menjadi spirit sekaligus evaluasi kinerja SKPD terkait pelayanan publik,” pungkasnya. (W9-joko)

banner 300250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.