OKU, Warta9.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan langkah antisipasi pencegahan terjadinya korupsi. Seperti dengan mengedepankan inovasi yang bisa mendorong program anti korupsi. Hal ini disampaikan pihak KPK saat penyampaian rencana aksi program anti korupsi di Pemkab OKU, Kamis (23/5).
Juned Junaedi dari KPK RI menyampaikan perlunya pencegahan terjadinya korupsi. Disebutnya, ada empat peran yang bisa dilakukan untuk pencegahan. Pertama, sebagai pejabat jalankan amanah dengan sungguh sungguh. “Ini bisa mencegah tipikor di lingkungan kita,” katanya.
Lalu, sebagai sebagai orang tua bisa memberikan keteladanan bagi keluarga. Serta belajar dari lingkungan dan kasus yang ada. Istri juga bisa menjadi ‘auditor’ yang baik dalam keluarga.
Jadi secara sosial belajar menjadi teladan di lingkungan kita. Serta punya sikap peduli terhadap orang lain.
Juned menyampaikan untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk oku diharapkan tidak lagi pelayanan secara manual. Tapi sudah support secara online. Jadi tidak mesti datang ke OKU bila akan ada investasi akan masuk.
Ditegaskannya, harus ada komitmen untuk support anggaran dan SDM yang mumpuni untuk pengawasan dan pencegahan korupsi. Serta pemda harus ada inovasi dalam pengelolaan dan penerimaan keuangan daerah, integrasi online, dan lainnya.
Sementara Ardiansyah Putra, narsumber KPK lainnya menyampaikan berbagai masukan terkait langkah yang bisa diambil organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mencegah korupsi. Seperti pemetaan aset daerah untuk mendorong pendapatan daerah. Regulasi pendidikan anti korupsi, dna bisa dicoba untuk masuk dalam mata pelajaran.
KPK juga mendorong sertifikasi anti korupsi. Dari kabupaten OKU bisa mengirim wakil untuk sertifikasi ini. Cukup di provinsi tidak perlu Jakarta. Tahun 2020 harap bisa dilakukan juga di OKU. “Disamping ada yang namanya survei penilaian integritas untuk mencegah korupsi di daera. Karena ada Indikator keberhasilan dari program anti korupsi,” ujar dia.
Ditempat yang sam Sekda OKU Achmad Tarmizi menyampaikan rencana aksi program anti korupsi ini akan dilakukan semaksimal mungkin. Tahun ini OKU sudah berlakukan transaksi non tunai zero rupiah sejak Januari 2019. Juga OKU dalam seleksi pegawai sudah masuk 11 terbaik di Indonesia.
Seperti Dinsos OKU juga pada 2018 dalam penyaluran BPMT menjadi yang terbaik pertama di Indonesia. Saat ini, kata dia. “Sedang membenahi aset sejak pemekaran daerah. Banyak data yang masih perlu dipenuhi lagi. Saat ini tengah proses perbaikan,” imbuhnya. (W9-dod)
