Jakarta, Warta9.com – Debat putaran pertama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 17 Januari 2019 mengusung empat tema yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Dalam debat Kamis malam yang disiarkan sejumlah stasiun televisi, Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menilai aparatur hukum mesti dibekali pemahaman pengetahuan hak asasi manusia dalam pemberantasan terorisme. Pernyataan Jokowi itu menanggapi pertanyaan soal penegakan hukum yang kerap berbenturan dengan HAM.
“SOP aparat hukum harus berbasis HAM dan UU Terorisme itu menitikberatkan pasca-pencegahan. Ada transparansi proses penindakan,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut, Indonesia saat ini banyak dicontoh oleh negara lain dalam hal penanganan terorisme. Ke depan, sebagai cappres petahana itu menekankan pentingnya pencegahan.
Tangani Terorisme dengan Humanis
Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin menilai, penanganan kasus terorisme dapat dipecahkan dalam dua aspek. Yaitu, metode pencegahan dan penindakan.
“Melalui kontra radikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham radikal dan intoleran. Dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang terpapar,” kata Ma’ruf Amin.
Ma’ruf mengatakan, terorisme ada sebuah kejahatan yang harus dicarikan solusi sampai ke akar-akarnya. Dia juga menekankan, pendekatan yang humanis dan tidak melanggar HAM. “Kami juga akan mengajak ormas (organisasi masyarakat) khususnya keagamaan,” kata dia.
Ma’ruf juga menyebut, aksi terorisme adalah haram di dalam agama. “Terorisme dianggap melakukan kerusakan alam. Dalam Alquran dinyatakan orang pengrusakan di bumi harus dihukum dengan keras,” ungkapnya.
Gaji ASN
Menanggapi peryataan Capres Prabowo gaji ASN yang masih rendah, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, mengaku tidak sependapat dengan Prabowo. Menurut dia, pendapatan aparatur negara sudah besar saat ini.
“Saya tidak setuju yang disampaikan Pak Prabowo. Kita tahu gaji ASN sudah cukup ditambah lagi dengan tunjangan kinerja,” tegasnya.
Menurut Jokowi, untuk menekan korupsi di pemerintahan diperlukan perampingan birokrasi. Mutasi posisi pun harus berkelanjutan dilakukan sesuai dengan rekam jejak ASN. “Pengawasan internal yang kuat, ini penting khususnya dari komisi ASN, untuk birokrasi bersih,” tegasnya.
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal penegakan hukum. Ia meminta bila memang ada kekeliruan maka sebaiknya membuat laporan dan tak asal setuju.
“Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini negara hukum ada prosedur hukum dan mekanisme hukum,” kata Jokowi.
Jokowi menyinggung agar Prabowo tak grasa grusu. Ia mengingatkan kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet yang pernah menyeret Prabowo Subianto dan Badan Pemenangan Nasional (BPN).
Potongan Diktator
Capres nomor urut 01, Joko Widodo menegaskan tak memiliki watak kepemimpinan otoriter. Dia juga menegaskan tidak pernah melanggar HAM.
“Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter, kami tak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tak punya rekam jejak lakukan kekerasan,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, dia bersih dari masa lalu terkait korupsi. Ia siap mempertaruhkan jabatan dan reputasinya dalam perkataannya itu. (W9-jam)
