IKP Sebagai Acuan Bawaslu Dalam Mendeteksi Pelanggaran Pemilu

Batu, Warta9.com – Pilih Presiden tetapi tidak memilih calon legislatif (caleg) menjadi salah satu kerusuhan yang menjadi bahasan Bawaslu Kota Batu, Jawa Timur, dalam mendukung pemuktahiran data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tahun 2019 yang digelar di kantor Bawaslu Kota Batu, Selasa (12/3/2019).

Itu dilakukan menindak lanjuti surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Repubelik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 0450/K.Bawaslu/ PM.0000/III/2019, tentang instruksi pengumpulan pemutahiran data IKP.

Fenomena ini juga dimungkin terjadi di Kota Batu, memunculkan konsentrasi masyarakat saat ini lebih tersita pada proses Pemilihan Presiden (Pilpres) yang disetujui pada Pemilihan Legislatif (Pileg).

Minimnya perhatian masyarakat terhadap Pileg menjadi salah satu kerawanan yang dilontarkan dalam pertarungan pemuktahiran data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019 yang digelar Bawaslu.

Dalam forum ini, Bawaslu mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Polres Batu, Kejaksaan Negeri Batu, Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Kota Batu serta mengundang media massa.

Menurut Komisioner Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Chalid, menentang pemuktahiran data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019 ini diimplementasikan sebagai alat untuk memahami dan mengubah ciri, mengkarakterisasi dan kategori kerawanan.

“Selain itu dilaksanakan sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi prediksi dan deteksi dini,” ujar Yogi, kepada Warta9.com.

Yogi menambah, beberapa poin IKP di Kota Batu adalah money politic, menentang alat peraga kampanye (APK), dan rendahnya partisipasi masyarakat terkait pertempuran.

Yogi dapat menemukan bahwa IKP 2019 memutuskan untuk membatalkan yang terjadi dalam Pilwali 2017 dan Pilkada 2018. Diantaranya, informasi tipuan di media sosial, konteks sosial politik, dan politik identitas.

“Menjadi perhatian dalam Pemilu 2019 adalah politik uang atau uang politik, menentang, dan rendahnya masyarakat terkait laporan kalah Pemilu,” ujar Yogi.

IKP ini menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian dan data kepemiluan terupdate. Jelang Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. (W9-SP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.