Gelar Musrenbang, Tubaba Masih Fokus Percepatan Bidang Infrastruktur

PEMERINTAH Kabupaten Tulangbawang Barat menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2019. Dalam forum tersebut isu mengenai perbaikan infrastrutur jalan, sarana kesehatan dan pendidikan masih menguat.

“Isu strategis yang menguat terutama percepatan di bidang infrastruktur baik jalan, sarana pendidikan dan kesehatan,” kata Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad, saat membuka Musrenbang 2020 di Aula Pemkab Tubaba, Selasa 19 Maret 2019.

Bupati mengharapkan forum musyawarah perencanaan pembangunan dapat mendesain Tubaba menjadi daerah tujuan. “Forum Musrenbang 2019 ini, diharapkan dapat menjadi forum untuk mendesain Tubaba menjadi daerah tujuan, sebagaimana arah pembangunan Tubaba kedepan,” harapnya.
Menurutnya, pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi ideal yang diinginkan. “Perubahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu melalui pengadaan prasarana, penciptaan atau penataan struktur, ataupun pembentukan mentalitas,” kata Umar.

Pembangunan juga, lanjut Umar, merupakan suatu proses transformasi dari kondisi aktual yang dirasakan masih kurang, sedangkan kondisi ideal diharapkan dapat dipenuhi, dan keberhasilan suatu program pembangunan haruslah diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat dan terukur.

“Pada hari ini kita melaksanakan Musrenbang 2019 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020. Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan lanjutan proses Musrenbang di masing-masing tiyuh/desa yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2019. Dilanjutkan dengan Musrenbang di Tingkat Kecamatan pada tanggal 6 sampai dengan 14 Februari 2019, serta Forum OPD pada tanggal 28 Maret 2019,” jelas Umar.

Ia mencermati hasil-hasil pembangunan pada tahun sebelumnya, terutama dilihat dari pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat lima tahun terakhir, dapat dirasakan adanya berbagai perkembangan yang cukup membanggakan.

“Diantaranya pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, disamping sektor-sektor lain seperti perdagangan, peternakan, dan UKM. Berdasarkan besarnya peran sektor ekonomi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat bertekad untuk memperbaiki sektor Infrastruktur, penunjang perekonomian dan pelayanan public,” sebut Bupati.

Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat telah menyusun prioritas pembangunan satu tahun ke depan terdiri atas ;

  1. Pembangunan Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
  2. Pembangunan SDM meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan dasar
  3. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat dan peningkatan nilai tambah sebagai upaya pengurangan kemiskinan
  4. Reformasi birokrasi
  5. Peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha.

Saran makro dari penyusunan RKPD Tulang Bawang Barat Tahun 2020 adalah ;

  1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,1%
  2. Inflasi 3,0 – 3,5 %
  3. Tingkat Kemiskinan 5,35%
  4. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 66,59 %
  5. Tingkat Penganguran Terbuka 0,72 %
  6. Indeks Gini 0,31-0,32

Dengan demikian, menempatkan pembangunan sektor Infrastrukur, SDM, pemberdayaan masyarakat yang ditopang dengan pemanfaatan Dana Tiyuh semakin besar setiap tahunnya, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha, maka diharapkan sasaran-sasaran tahun 2020.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tulangbawang Barat Novriwan Jaya, SP mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang 2020 ini untuk merumuskan perencanaan mulai dari tingkat desa. Selain itu, juga perubahan RPJMD 2017-2022 merupakan forum yang akan membahas arah pembangunan kedepan.

Ditempat yang sama Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan Theresia Sormin, SH atas nama Gubernur M. Ridho Ficardo mengajak semua pihak dalam penyusunan RKPD Tubaba dapat menjadi penopang pembangunan Provinsi Lampung dalam enam prioitas pembangunan pada tahun 2020 dan menjadikan Tubaba sebagai daerah Agro Ekowisata.

“Perubahan ini diharapkan akan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dimana merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan,” ungkapnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.