Kayuagung, Warta9.com – Oknum Kepala Desa (Kades) Simpang Tiga Sakti atau yang dikenal dengan Desa Buntuan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI diduga lakukan pungli dalam pembuatan E-KTP.
Hal itu terungkap saat masyarakat melakukan perekaman e-KTP yang dilaksanakan di desanya oleh pihak Disdukcapil OKI.
Pada waktu itu bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP langsung dilakukan perekaman.
Namun, sayang pencetakan itu tidak langsung dilakukan pada saat itu juga melainkan dicetak di Kayu Agung yakni di Kantor Disdukcapil.
Sehingga pengambilan hasil cetak E-KTP itu dilakukan oleh Oknum Kades setempat.
Ironisnya ketika masyarakat ingin mengambil E-KTP itu kepada oknum Kades tadi, justru sang Kades meminta uang tebusan senilai Rp. 100 ribu. Jika tidak maka E-KTP itu tidak diberikan.
Menurut pengakuan beberapa warga, yang minta identitasnya dirahasiakan mengatakan, banyak diantara masyarakat yang terpaksa tidak mengambil E-KTP mereka karena tidak memiliki cukup biaya yang dimaksud.
Bahkan ada diantaranya yang mencoba memberikan uang separuhnya saja yakni Rp.50 ribu namun hal itu ditolak oleh Kades karena dinilai uang senilai itu tidak cukup.
Masyarakat pun sangat menyayangkan ulah oknum kades mereka yang dinilai tidak membantu pemerintah dalam menjalankan program kepemilikan identitas diri.
Apalagi mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu presiden dan legislatif, tentu sangat berpengaruh. Karena diyakini masyarakatnya tidak bisa memilih dan mencoblos saat pemilu karena tidak memiliki KTP.
Hal itu disebabkan oleh ulah oknum Kades sendiri. Padahal pemerintah telah menetapkan jika pembuatan E-KTP itu gratis .
Tetapi nyatanya yang terjadi justru ada pungli yang nilainya mencapai ratusan ribu rupiah yang sangat memberatkan masyarakat.
“Kalau hanya ala kadarnya sebagai tanda terimakasih kami tidak jadi masalah, kami juga mengerti jika ke Kota Kayu Agung itu perlu ongkos. Tapi alangkah baiknya jumlahnya jangan ditetapkan, kalau segitu terlalu besar buat kami, karena dalam satu KK ada yang sampai lima orang yang membuat KTP, jadi coba bayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan,” katanya sumber.
Sementara itu, Kades Buntuan, Suharto, ketika dikonfirmasi media ini via ponsel membantah hal yang ditudingkan tersebut.
Menurutnya tuduhan itu sama sekali tidak benar karena dirinya tidak pernah melakukan sesuai yang dimaksud.
“Kalau memang ada warga yang ngomong demikian, tolong kasih tahu saya siapa orangnya,” ujar Suharto serius. (W9-adi)
